Presiden Minta Polri Gunakan Mata Hati

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dihadapan perwira tinggi dan menengah polisi RI memberi arahan agar menggunakan mata hati untuk menangani setiap kasus tindak pidana, sebab setiap kasus memiliki latar belakang yang berbeda-beda, khususnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

Hal itu disampaikan Presiden pada saat pembukan Rapat Pimpinan Polri 2010 di Gedung Mabes Polri Jakarta, Senin (8/2/2010).

"Mata hati kita harus peka untuk melihat setiap kasus, inilah yang membedakan antara penegakan hukum dan keadilan. Oleh sebab itu cara penanganannya pun juga harus berbeda," tandas Presiden.

Presiden kemudian mengambil contoh seorang pegawai negeri sipil golongan kecil yang karena khilaf mengambil uang negara sebesar Rp 1 juta. "Setelah ditangani kepolisian ternyata uang tersebut diambil karena istrinya tengah sakit, dan dua anaknya juga sedang sakit, dan pegawai tersebut mengaku mengambil uang tersebut karena khilaf. Akan tetapi ketika menangani kasus, ada pejabat yang mengambil uang senilai Rp 10 miliar, uang APBN atau APBD, dan uang itu untuk pembangunan, tentu penanganannya pun harus berbeda," ujar Presiden.

Dikatakannya, contoh kasus PNS yang mengambil uang Rp 1 juta itu, hanyalah salah satu dari banyak contoh yang terjadi selama ini di masyarakat. "Itulah yang harus, dilihat Polri dalam setiap menangani kasus," katanya.

Menurut Presiden, keadilan harus digunakan sebaik-baiknya, dan menjadi pegangan Polri, selain juga menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakan hukum untuk melawan kejahatan.

Share

Pandangan Sementara, Indikator Komitmen Fraksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Hari Senin (8/2/2010) ini, setiap fraksi yang tergabung dalam Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR akan membacakan pandangan sementaranya berdasarkan pemeriksaan yang sudah digelar selama dua bulan. Publik pun akhirnya bisa menjadikan pembacaan pandangan sementara fraksi ini sebagai indikator sementara untuk menilai komitmen masing-masing fraksi dalam menuntaskan kasus ini.
"Laporan sementara untuk menghindari kemungkinan dituduh berubah di tengah kalau ada tekanan ancaman, iming-iming negosiasi, kami ingin terang benderang," ujar anggota Pansus Fachri Hamzah di DPR, Senin.
Karena itulah, menurut politisi PKS itu, laporan awal ini perlu dicermati hingga penyusunan laporan akhir untuk mengukur kekonsistenan fraksi-fraksi di DPR. Memang, gagasan pandangan sementara ini muncul atas kekhawatiran perubahan pernyataan fraksi sepanjang pemeriksaan dengan kesimpulan di akhir.
"Tapi, terserah saja kalau ada partai lain, kalau ada nada-nada tinggi di laporan sementara lalu berbalik di akhir, asal ada argumentasinya. Karena itu, laporan sementara ini sangat penting," kata Fachri Hamzah.

Share

Kapolri: Polri Belum Mampu Penuhi Keinginan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri mengakui bahwa Polri belum dapat memenuhi keinginan masyarakat selama pelaksanaan program Polri, baik saat program rencana strategis I maupun program 100 hari Polri.
Untuk itu, Rapat Pimpinan Polri tahun 2010 akan dijadikan wadah untuk melakukan introspeksi perihal program yang telah dilaksanakan. Hal itu dikatakan Kapolri saat memberi sambutan saat pembukaan acara Rapat Pimpinan Polri di Mabes Polri, Senin (8/2/2010). Pembukaan Rapim diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Polri telah berupaya melakukan pembenahan berbagai aspek di organisasi. Tapi memang belum dapat memenuhi keinginan masyarakat. Untuk itu, rapat pimpinan dijadikan introspeksi sehingga perlu dirumuskan kebijakan untuk hadapi tantangan ke depan yang lebih kompleks," ucap Kapolri.
Perencanaan program kerja Polri ke depan dalam Rapim, kata Hendarso, tidak hanya terfokus pada pencitraan Polri, tetapi juga akan melihat tuntutan-tuntutan masyarakat. Rapim juga akan mempersiapkan regenerasi kepemimpinan Polri. "Agar soliditas, profesionalisme tetap terjaga," kata dia.
Rapim Polri tahun 2010, ucap Kapolri, adalah momentum yang tepat karena bertepatan dengan rencana pembangunan menengah nasional tahun 2010-2014 yang telah diluncurkan Presiden. Selain itu, bertepatan dengan awal pelaksanaan grand strategy Polri II dengan tema membangun kemitraan. "Kita telah melewati grand strategy I yaitu membangun kepercayaan," ujar Kapolri.
Rapim dengan tema "Membangun Kemitraan dengan Memantapkan Kepercayaan Masyarakat Menuju Pelayanan Prima guna Mendukung RPJMN 2010-2014" itu diikuti seluruh pejabat utama Polri, perwira tinggi, 31 kapolda, Kompolnas, para penasihat Kapolri, dan atase Polri di negara sahabat.

Share